The Ultimate Guide To agus joko
The Ultimate Guide To agus joko
Blog Article
The board can follow up on this kind of detection by conducting investigative audit, both determined by its initiative or the requests of regulation enforcement officers, he described.
"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
You might be using a browser that isn't supported by Fb, so we have redirected you to a less complicated Variation to give you the greatest working experience.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih standing pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
The subsequent articles or blog posts are merged in Scholar. Their merged citations are counted only for the very first posting.
This "Cited by" rely features citations to the next posts in Scholar. Those marked * might be unique through the article in the profile.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Agus’s confirmation by the protection commission will likely be rubber stamped in a very Residence plenary meeting up coming 7 days. And after the President installs him, He'll substitute outgoing commander Adm. Yudo Margono, who will retire afterwards this thirty day period.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Layanan ini merupakan sarana layanan on the net bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
Layanan ini merupakan sarana layanan on the internet bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
"My posture over the IDI Board is rather new, however it is satisfying to include the Views of IDI plus the IDI Board to the vision of BPK to see that, equally as Indonesia is a component of the global Local community, BPK also has a task to play in the worldwide network of SAI's. This bigger outlook opens up chance in just acquiring strategic strategies, in marketing very best tactics, by keeping up to date, As well as in remaining able more info to embrace required variations.